Depok – Pemerintah Kota Depok menggelar Forum Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Pendidikan di Aula Balai Kota Depok, Lantai 10, pada Rabu (13/03/2025).
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, yang mewakili Wali Kota Depok. Dengan mengusung tema “Bersama Depok Maju Melalui Pendidikan Bermutu untuk Semua”, forum ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang konkret dan berdampak nyata.
Turut hadir dalam forum ini anggota DPRD Kota Depok, jajaran Polres dan TNI, organisasi pendidikan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), serta stakeholder pendidikan lainnya.
Tak Ada Lagi Sekolah Rusak, Tak Ada Lagi Alasan
Dalam sambutannya, Sekda Kota Depok, Nina Suzana, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi harus menghasilkan solusi nyata bagi pendidikan di Depok.
“Kita tidak bisa terus berbicara tanpa aksi. Sarana pendidikan yang rusak harus segera diperbaiki, akses pendidikan harus merata, dan kualitas pengajaran harus ditingkatkan. Anggaran bukan alasan untuk menunda kebutuhan mendasar dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyusun kebijakan pendidikan. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada keputusan yang dibuat tanpa mendengar suara masyarakat,” tambahnya.
Fokus Perbaikan Pendidikan di Kota Depok
Forum ini membahas sejumlah permasalahan utama yang harus segera ditangani:
1. Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
PPDB di Depok terus menjadi persoalan dengan daya tampung sekolah negeri yang tidak memadai. Diperlukan solusi konkret agar setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah tanpa diskriminasi sistem zonasi atau keterbatasan kuota.
2. Peningkatan Kualitas Guru
Masih ada guru yang mengajar di luar bidang keahliannya. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru adalah keharusan, bukan pilihan. Pelatihan dan distribusi guru harus lebih ketat agar sesuai dengan bidang keilmuan mereka.
3. Pembangunan dan Perbaikan Sekolah
Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah harus segera diperbaiki. Tidak ada lagi ruang kelas yang bocor, bangunan rapuh, atau fasilitas sekolah yang tidak layak. Pemerintah harus bertindak cepat sesuai Data Perencanaan Anggaran (DPA).
4. Beasiswa dan Program Pendidikan Gratis
Pemerintah berkomitmen memperluas program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Pendidikan gratis bukan sekadar janji, tetapi harus menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat Depok.
5. Kesiapan Lulusan SMK untuk Dunia Kerja
Lulusan SMK harus benar-benar siap kerja. Pemerintah menegaskan bahwa kurikulum SMK harus berbasis kebutuhan industri dan dilengkapi dengan program pelatihan yang relevan.
6. Kebersihan dan Lingkungan Sekolah
Tidak ada toleransi bagi sekolah yang tidak menjaga kebersihan. Pemerintah mendorong penerapan sistem pemilahan sampah dan sanitasi yang memadai demi lingkungan belajar yang sehat.
Tidak Ada Pendidikan Setengah Hati
Di akhir forum, Nina Suzana menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
“Tidak boleh ada anak di Depok yang tertinggal hanya karena kurangnya akses, fasilitas, atau kualitas pengajaran. Pendidikan adalah investasi utama, dan kita tidak akan berkompromi dalam membangun masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Forum ini ditutup dengan diskusi interaktif serta sesi foto bersama para peserta dan narasumber.
