Tangerang_HARIANESIA.COM_Naiknya tunjangan perumahan dan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mendapat sambutan hangat dari Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi.
Menurutnya, kenaikan tunjangan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyatakat saat ini, khususnya masyarakat Kota Tangerang.
“Selayaknya para perwakilan rakyat yang duduk di kursi parlemen tidak mendapatkan tunjangan sebesar itu. Dan, lebih baik pihak eksekutif dan legislatif untuk membatalkan tunjangan perumahan dan transportasi yang sangat besar tiap bulannya,” ungkap Ibnu Jandi, Sabtu, 6 September 2025.
Pria yang akrab disapa Bang Jandi ini menambahkan, penerimaan tunjangan perumahan dan transportasi sangat tidak relevan, di mana uang perumahan bisa mencapai Rp40 juta dan uang transporasi berada diangka Rp25 juta keatas.
“Lah, tiap hari mereka pada kunjungan kerja, kunjungan kerja juga sudah mendapat uang lelah. Lalu, uang perumahan bisa tembus di angka Rp40 juta, standar perumahan mana yang digunakan sebagai acuan,” pungkasnya.
Bang Jandi menyarakan agar Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD untuk duduk bersama untuk membahas agar tunjangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang yang ditandatangai oleh Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin pada 3 Februari 2025 agar dicabut dan dibatalkan.(ydh)
Berikut besaran tunjangan perumahan dan transportasi berdasarkan Perwal Nomor 14 Tahun 2025:
Pasal 16 Tunjangan Perumahan
a. Ketua sebesar Rp49.000.000,00
b. Wakil Ketua Rp45.000.000,00
c. Anggota Rp42.500.000,00 Pasal 18
Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada :
a. Ketua sebesar Rp29.000.000,00
b. Wakil Ketua sebesar Rp28.750.000,00
c. Anggota sebesar Rp28.500.000,00
