Dinsos Kab.Tangerang Serahkan Bantuan Logistik Kepada Warga Miskin Extrim Desa Jatimulya

Tangerang, Harianesia.com‎ Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini diwujudkan dengan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan penyerahan bantuan logistik untuk mengisi kembali lumbung sosial.
‎
‎Ibu Lili Bidang Kebencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang secara simbolis menyerahkan bantuan logistik kepada KSB (Kampung Siaga Bencana) Kecamatan Sepatan timur yang akan disalurkan kepada warga Kampung Tanah merah Rt.04/01 Desa Jatimulya.
‎
‎Ahmad Franky PJ Kepala Desa Jatimulya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT bahwasanya disituasi yang sangat memperihatinkan ini dari tiga KK, hasil upaya dari temen – temen KSB (Kampung Siaga Bencana, Teman-teman media maupun dari pemerintah, Alhamdulillah hari ini ada hasilnya terealisasi bantuan berupa sembako diantarnya Beras 5kg (6 karung), Mie Instan (3dus), Kaos Oblong (12 picse), Pasta gigi berikut sikat gigi (12 picse), Selimut (12 Picse), Mungkena (12 picse), Popok Dewasa (210 picse), Dia berharap semoga bantuan ini berkelanjutan, tidak sampai disini.
‎
‎Selanjutnya dia juga menyampaikan di Anggaran Desa tahun 2026 akan kita prioritaskan bahwasanya dua KK tersebut atas nama Abdul Hasan dan Hasba inshaallah akan di bantu pembangunan rumah tidak layak huni, Jelasnya.
‎
‎Ditempat yang sama, Fitri pendamping PKH Desa Jatimulya juga menyampaikan bahwa 3 KK tersebut sudah di data untuk masuk penerima PKH dengan mengikuti proses perifikasi, Ujarnya
‎
‎Joko selaku pengurus KSB ( Kampung Siaga Bencana Kecamatan Sepatan timur menjelaskan Logistik yang diserahkan meliputi kebutuhan dasar untuk dapur umum, seperti beras, mi instan, telur. Dengan adanya persediaan ini, KSB dapat langsung memberikan bantuan cepat kepada masyarakat yang terdampak.
‎
‎Penyerahan bantuan ini sekaligus menegaskan peran penting KSB sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tingkat masyarakat.
‎
‎”Dengan peran aktif KSB, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi,” tutup Joko.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)

(Indrawan)

Pos Terkait

Baca Juga