ZHANGJIAJIE_HARIANESIA.COM_ Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jacobus K Mayong Padang, yang akrab disapa Bung Kobu’, menyerukan agar para elit politik berhenti membohongi rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam rilis sikap yang diterima redaksi, Kamis [21/12/2026].
Pendiri SBSI, Bung Kobu’ alias Jacobus K Mayong Padang, angkat bicara dari Zhangjiajie, China. Ia geram melihat para elit yang mengaku membela rakyat, padahal korupsi, kolusi, dan nepotisme justru makin menggila.
Jacobus mengingatkan, 28 tahun lalu Presiden Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa. Menurutnya, rezim Orde Baru awalnya menjanjikan kesejahteraan rakyat, namun dalam praktiknya pemerintahan dinilai korup dan nepotis.
“Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan,” ujar Jacobus.
Ia menyebut kekecewaan terhadap pemerintahan otoriter dan korup itu melahirkan gerakan reformasi dengan tagline _berantas KKN_. Soeharto digulingkan untuk membentuk pemerintahan yang berbeda dari Orde Baru.
Setelah 28 tahun reformasi, Jacobus mempertanyakan capaian yang telah diraih. Menurutnya, korupsi justru merajalela, kolusi terjadi di semua bidang, dan nepotisme semakin menggila. Hampir semua pejabat, katanya, mengutamakan keluarga dalam kekuasaan.
“Coba amati, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kan rata-rata memperjuangkan istri, suami, anaknya menjadi penggantinya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka. “Yang lebih gila, untuk meloloskan Gibran, aturan harus diubah,” katanya.
Sebagai satu-satunya mantan anggota DPR RI yang pernah mengembalikan uang negara, Jacobus menyampaikan kritiknya dengan nada emosional. “Masih mau bilang mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!” tegasnya.
Dalam rilis yang sama, Jacobus menyoroti situasi di Papua. Ia menilai konflik di wilayah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang mengutamakan investasi skala besar tanpa pelibatan masyarakat adat. Ia juga menyoroti sikap pejabat di Papua yang dinilai tidak serius mengelola dana besar yang masuk ke daerah itu.
Untuk meredam konflik, Jacobus mengusulkan dua langkah yang harus dilakukan dengan niat tulus dan kerja serius.
Pertama, masyarakat Papua perlu diberi ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri dan terlibat lebih luas dalam jabatan strategis. “Masa tidak ada putra Papua yang bisa jadi Kapolda di Sumatra Utara atau DKI,” katanya.
Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun dialog setara dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah Papua.
“Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu,” ujarnya.
Jacobus juga menyinggung peran gerakan mahasiswa, buruh, dan masyarakat secara keseluruhan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat secara sadar mengawal demokrasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar praktik yang merusak negara dapat dihentikan.
Dari Zhangjiajie, China, Jacobus menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi rakyat, terutama kaum Marhaen.
“Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat,” tutupnya.
Jacobus K Mayong Padang lahir di Sillanan, Tana Toraja, 1 Oktober 1955. Ia dilahirkan di kandang babi saat ibunya, Debora Ruga, mencari tempat aman untuk bersalin di tengah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ayahnya, Yohanis Pairi, merupakan guru asal Bastem Pantilang. Suami dari Emmy Rerung Rante ini menempuh pendidikan di SD Sillanan lulus 1967, SMP Kr. Mebali lulus 1970, SMA Makale Tana Toraja lulus 1973, dan menamatkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada 1984.
Kobu’ memiliki pengalaman panjang dalam berorganisasi. Ia pernah menjadi pengurus di Persatuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Serikat Mahasiswa FISIPOL Universitas Hasanuddin. Ia juga merupakan salah satu pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan pendiri PDI Perjuangan. Rilis tersebut dikeluarkan dari Zhangjiajie, 21 Mei 2026.
Dwi
