Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

BK MWA UM IPB Dorong Pembangunan Kabupaten Bogor Berbasis Riset dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

×

BK MWA UM IPB Dorong Pembangunan Kabupaten Bogor Berbasis Riset dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

BOGOR_HARIANESIA.COM_Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanah Unsur Mahasiswa (BK MWA UM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menegaskan pentingnya arah pembangunan Kabupaten Bogor yang berbasis riset ilmiah, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Sebagai representasi mahasiswa dalam struktur pengawasan strategis kampus, BK MWA UM IPB memandang Kabupaten Bogor tengah berada pada fase pertumbuhan yang progresif. Namun, akselerasi tersebut turut diiringi tantangan struktural seperti alih fungsi lahan produktif, problematika tata ruang, tekanan terhadap daya dukung lingkungan, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.

Banner Iklan Harianesia 300x600

M. Afif Fahreza (Kokoh), BK MWA UM IPB, menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat semata-mata berorientasi pada ekspansi infrastruktur fisik.

Baca Juga :  Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)

“Pembangunan Kabupaten Bogor di era kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto telah menunjukkan capaian dan berbagai prestasi yang signifikan, khususnya dalam percepatan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegas M. Afif Fahreza dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Februari 2026.

“Namun, satu hal yang perlu diperkuat adalah memastikan pembangunan berpijak pada ilmu pengetahuan, data, dan perencanaan jangka panjang. Tanpa basis riset yang kuat, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak seimbang dengan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

BK MWA UM IPB mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi, khususnya dalam pemanfaatan inovasi teknologi pertanian presisi, penguatan sistem pangan lokal, pengembangan ekonomi desa berbasis potensi wilayah, serta integrasi riset dalam perumusan kebijakan publik. Sinergi antara akademisi dan pemerintah dinilai krusial dalam memastikan setiap kebijakan memiliki landasan evidence-based policy.

Baca Juga :  UHC di Nonaktifkan Sementara Untuk Pendataan Dan Verifikasi Ulang Agar Tepat Sasaran

Sebagai daerah dengan potensi agraria dan sumber daya alam yang besar, Kabupaten Bogor dinilai harus menempatkan sektor pangan, konservasi lingkungan, serta pemberdayaan desa sebagai prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang. Ketahanan pangan bukan sekadar isu sektoral, melainkan bagian dari strategi kedaulatan dan stabilitas sosial-ekonomi daerah.

Selain itu, BK MWA UM IPB menekankan pentingnya investasi pada pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan pertanian modern, serta pemberdayaan generasi muda sebagai aktor transformasi desa dan kawasan peri-urban.

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Bogor

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bogor, BK MWA UM IPB menilai momentum ini menjadi fase evaluasi sekaligus penguatan arah pembangunan jangka panjang. Berbagai capaian awal dinilai sebagai fondasi penting, namun tantangan ke depan menuntut kebijakan yang semakin terintegrasi antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian pangan daerah.

Baca Juga :  Bersama untuk Lingkungan: PGLII dan Pembimas Kristen Tanam Pohon

Tahun pertama kepemimpinan menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat paradigma pembangunan berbasis riset, sehingga setiap program tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga daya dukung wilayah serta kesejahteraan generasi mendatang.

Melalui rilis ini, BK MWA UM IPB menyatakan kesiapan mahasiswa untuk menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor, agar pertumbuhan daerah berlangsung inklusif, berkelanjutan, serta berdaya saing dalam lanskap pembangunan nasional ke depan.

Lk/Tim

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600