Aktivis KPKB Soroti Dampak Korupsi Ugal-Ugalan, Rakyat Rasakan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (KPKB) menyoroti maraknya praktik korupsi yang dinilai semakin ugal-ugalan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, rakyat kecil harus menanggung beban berat hingga merasakan kemiskinan ekstrem dan tekanan ekonomi yang semakin menjerit.

Ketua Umum KPKB, Dede Mulyana, menyampaikan bahwa praktik korupsi yang tidak terkendali telah menggerus anggaran pembangunan, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghambat program-program kesejahteraan masyarakat.

“Ketika anggaran dikorupsi, yang jadi korban adalah rakyat. Bantuan sosial tersendat, pembangunan infrastruktur terbengkalai, lapangan kerja tidak terbuka maksimal. Akibatnya masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok,” tegas Dede Mulyana.Kamis 12 /02/ 2026
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini semakin dirasakan berat oleh masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, sementara kesempatan kerja terbatas. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan tetap, bahkan sebagian terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)

KPKB menilai, jika praktik korupsi tidak ditangani secara serius dan tegas, maka dampaknya akan semakin luas dan memperparah angka kemiskinan di daerah.

Solusi Ekonomi yang Ditawarkan KPKB
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat, Aktivis KPKB menawarkan sejumlah solusi konkret:
Transparansi dan Pengawasan Anggaran Pemerintah daerah harus membuka secara transparan penggunaan APBD, serta melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan program pembangunan.
Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, agar menimbulkan efek jera.
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM melalui bantuan modal tanpa bunga, pelatihan usaha, serta akses pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Program Padat Karya dan Lapangan Kerja Lokal Mengoptimalkan program padat karya berbasis desa untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran.
Penguatan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Data penerima bantuan harus diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat miskin yang membutuhkan.
Digitalisasi Sistem Keuangan Daerah Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Baca Juga : Circum by Mutiara Cikutra Resmi Beroperasi di Depok, Hadirkan Inovasi Khitan Modern

Dede Mulyana menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menyelamatkan masa depan ekonomi rakyat.

“Kalau korupsi terus dibiarkan, jangan heran kalau rakyat semakin miskin. Ini bukan hanya soal uang negara, tapi soal nasib generasi ke depan. KPKB akan terus mengawal dan bersuara demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dengan adanya dorongan pengawasan ketat dan langkah konkret pemulihan ekonomi, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik serta kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali pulih.

Baca Juga : Kepemimpinan Baru Perumda Tirtawening Kota Bandung Diharapkan Segar dan Bebas Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN)

Penulis : Dede Mulyana

Pos Terkait

Baca Juga