BANDUNG – Tahapan seleksi Calon Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung kini memasuki fase krusial. Hari ini (27/1), sebanyak 27 kandidat dijadwalkan menjalani tes kesehatan di RSUD Bandung Kiwari. Namun, di balik keriuhan prosedur medis tersebut, aroma “pengkondisian” mulai tercium ke permukaan.
Spekulasi “Pemain Titipan” Menguat
Bursa calon pimpinan perusahaan air minum daerah ini tidak lagi sekadar soal kompetensi teknis. Istilah “Kuda Hitam” kini menjadi buah bibir di ruang publik. Sosok ini disebut-sebut memiliki “karpet merah” untuk melenggang mulus ke kursi Dirut, meski proses open bidding secara formal masih berlangsung.
Dugaan ini bukan tanpa alasan. Publik mulai menyoroti integritas dan independensi tiga anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Pemerintah Kota Bandung. Minimnya transparansi mengenai parameter penilaian di tiap tahapan memicu spekulasi bahwa seleksi ini hanyalah panggung sandiwara untuk melegitimasi nama yang sudah dikantongi sebelumnya.
Analisis Pengamat: Krisis Legitimasi
“Wajar bila masyarakat kritis. Transparansi tahapan dan parameter penilaian sangat penting agar tidak muncul persepsi pengkondisian.”
— R. Wempi Syamkarya, Pengamat Kebijakan Publik.
Wempi menekankan bahwa jika Pemerintah Kota Bandung gagal menyajikan proses yang akuntabel, siapapun yang terpilih nanti akan memikul beban krisis legitimasi. Tanpa keterbukaan informasi, ruang tafsir liar akan terus berkembang dan merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD.
Point Penting dalam Seleksi Kali Ini:
Netralitas Pansel: Keberpihakan tiga anggota pansel dipertanyakan oleh berbagai kalangan.
Transparansi Minim: Parameter kelulusan setiap tahap dianggap tidak dipublikasikan secara gamblang.
Isu Kedekatan Tokoh: Beredar rumor adanya intervensi tokoh kuat di balik salah satu kandidat unggulan.
Taruhan Layanan Dasar: Jabatan ini krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak (distribusi air bersih).
Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kota Bandung masih memilih bungkam terkait isu “Kuda Hitam” tersebut. Belum ada pernyataan resmi yang mampu menepis keraguan publik.
Warga Kota Bandung kini menagih bukti bahwa open bidding ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk mencari sosok profesional yang bebas dari konflik kepentingan.
Lepi
