Pawarta : Agus Nugroho
Cikalongvwetan KBB_HARIANESIA.COM_Dugaan adanya laporan fiktif dalam penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 mencuat di Desa Tenjo Laut, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Sejumlah warga menilai banyak kegiatan yang tercatat dalam laporan keuangan desa tidak pernah direalisasikan di lapangan.
Berdasarkan data dari aplikasi JAGA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Desa Tenjo Laut menerima anggaran Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp 2.028.170.000, sementara pada tahun 2025 memperoleh Rp 1.659.184.000.
Warga mulai mempertanyakan kejanggalan dalam laporan kegiatan 2024, di antaranya dalam pos Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan yang tercatat dua kali, masing-masing senilai Rp 76.050.000 dan Rp 13.942.000, serta berbagai proyek pembangunan dan pengerasan jalan desa dengan total nilai mencapai miliaran rupiah.
Dua warga yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak pernah melihat adanya kegiatan kesehatan seperti yang dilaporkan pemerintah desa.
“Di desa tidak pernah ada program berobat gratis, tapi di laporan dana desa tahun 2024 tertulis Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sampai Rp 89.992.000. Kami bingung kegiatan itu di mana,” ujar salah satu warga.
Menanggapi hal tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi ke Kantor Desa Tenjo Laut. Kepala Desa Tenjo Laut, Budi, tidak berada di tempat, sementara Sekretaris Desa dikabarkan sedang sakit. Awak media akhirnya berhasil mewawancarai Neneng, Bendahara Desa Tenjo Laut.
“Memang ada item-item kegiatan, termasuk untuk operasional ambulans desa. Untuk bensin satu tahun sebesar Rp 40 juta, honor sopir ambulans Rp 1,5 juta per bulan, juga servis dan ganti ban. Ambulans desa digunakan gratis untuk masyarakat, setiap hari bisa tiga kali bolak-balik ke rumah sakit. Soal laporan itu sudah diperiksa inspektorat,” jelas Neneng.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, sejumlah warga dan aktivis desa tetap mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, terutama terkait proyek pembangunan atau pengerasan jalan desa yang disebutkan mencapai total Rp 1.447.388.500 untuk sembilan program serta Rp 161.693.000 untuk pengerasan jalan usaha tani.
Seorang aktivis Desa Tenjo Laut yang juga enggan disebut namanya menilai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan maksimal.
“Saya meragukan fungsi pengawasan BPD. Harusnya mereka tahu dan mengawasi setiap penggunaan anggaran, tapi kenyataannya pembangunan jalan saja tidak jelas di mana letaknya,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa ruas jalan di desa masih dalam kondisi rusak parah, termasuk jalan menuju kantor desa dan jalan di Kampung Cisomang Hilir, padahal merupakan akses vital bagi warga.
“Jalan Cisomang Hilir itu rusak parah sejak 2021, banyak warga jatuh saat lewat. Karena tidak kunjung diperbaiki, akhirnya warga gotong royong memperbaiki dengan dana swadaya. Bahkan sempat ramai di media sosial dan camat pun turun tangan,” tambahnya.
Saat awak media mendatangi lokasi di Kampung Cisomang Hilir, terlihat jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Seorang warga berinisial B membenarkan bahwa perbaikan dilakukan secara mandiri oleh warga.
“Sudah lama jalan ini rusak, katanya mau diperbaiki oleh desa tapi samapi saat ini tidak pernah ada realisasi nya. Akhirnya warga swadaya memperbaiki sedikit bagian yang paling berbahaya karena sering ada ibu-ibu jatuh saat antar anak sekolah,” tutur warga tersebut.
Sementara itu, upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp kepada Bendahara Desa Neneng dan Kepala Desa Budi terkait lokasi pembangunan jalan sebagaimana tercantum dalam laporan 2024 tidak mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Kasus dugaan laporan fiktif dana desa ini diharapkan mendapat perhatian serius dari Inspektorat KBB maupun aparat penegak hukum, agar pengelolaan dana desa ke depan lebih transparan dan tepat sasaran.
