Jakarta – Sejumlah personel TNI AD dan TNI AL diterjunkan untuk membantu menciptakan situasi kondusif di tengah aksi massa yang berlangsung di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, serta Gedung DPR RI pada Jumat (29/8/2025) pagi.
Puluhan prajurit TNI hadir dengan cara-cara simpatik, berupaya mendinginkan suasana dengan mengajak massa untuk berdialog serta duduk bersama.
Pendekatan humanis tersebut dilakukan sebagai upaya meredam ketegangan agar situasi tetap terkendali Meskipun Demonstran berhasil masuk ke area Gedung DPR RI.
Nampak terlihat personel TNI aktif mengimbau demonstran untuk tidak melakukan tindakan provokatif maupun pelemparan terhadap aparat.
Sebaliknya, massa diajak berdiskusi secara damai agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
Demonstran yang terdiri dari warga dan pengemudi ojek daring diminta untuk menahan diri dan menjaga ketertiban. Upaya ini menjadi wujud kehadiran TNI dalam mendukung terciptanya keamanan serta kenyamanan bersama.
Selain melakukan pendekatan persuasif, prajurit TNI juga turut bergotong-royong membersihkan sisa-sisa sampah aksi bersama masyarakat sekitar, sekaligus membagikan logistik berupa air minum kepada massa dan warga di lokasi. Tak hanya itu, TNI bersama aparat terkait juga mengevakuasi serta mengangkut mobil yang dibakar massa, guna mencegah potensi bahaya dan mengembalikan kelancaran arus lalu lintas.
Melalui langkah ini, TNI menunjukkan komitmen untuk selalu hadir bersama rakyat untuk menjaga kerukunan, Kesatuan dan persatuan untuk menjaga stabilitas nasional.
Ditempat yang sama seorang Pegiat Demokrasi asal Kota Tangerang Petrus Herman mengungkapkan perasa’anya ditengah tengah aksi massaa berlangsung,
“Saya sangat terpukul melihat kejadian ojol dilindas aparat saat demo.
Bagaimana bisa aparat bertindak semena-mena seperti itu? Sepertinya mereka lupa bahwa tugasnya adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan malah menyakiti ungkapnya.
Seperti diketahui Kronologi kejadian sangat mengenaskan menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, terlindas kendaraan taktis Brimob saat mencoba membubarkan massa di sekitar Rusun Benhil II. Menurut kesaksian warga, mobil Brimob tidak berhenti melainkan terus melaju meskipun korban sudah terkapar.
Lebih lanjut Aktifis Pro-demokrasi asal Kota Tangerang ini juga meminta Kapolri dicopot pasca kematian ojol di aksi demo Jakarta, menuntut keadilan dan pertanggungjawaban aparat hal ini ia ungkapkan dengan emosional
dihadapan personil Marinir yang berjaga jaga di kompleks DPR RI Jumat (29/8/2025).
Dirinya mengecam tindakan aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap demonstran, termasuk memukuli dan melindas dengan motor, untuk itu kami sebagai masyarakat meminta adanya tuntutan keadilan dan transparansi dalam menginvestigasi kasus ini semakin kuat tandas Petrus.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan mengajak
Masyarakat dan aktivis terus menyuarakan dukungan untuk keluarga korban dan menuntut keadilan imbuhnya.
*Lawan Represi, Reformasi Polri, dan Tegakkan Kedaulatan Rakyat*
Adapun tuntutan aksi pada hari ini adalah :
1.
Turut berduka cita atas jatuhnya
korban jiwa dalam aksi demonstrasi 28
Agustus 2025, serta menyatakan
solidaritas penuh kepada seluruh
korban luka maupun korban
kriminalisasi;
2. Menyatakan dukungan penuh
terhadap gerakan demokrasi yang
dilakukan oleh seluruh elemen rakyat-
buruh, tani, pelajar, mahasiswa,
pengemudi ojek daring, dan kelompok
masyarakat lainnya-sebagai bentuk
perjuangan kolektif menegakkan
kedaulatan Rakyat;
3. Mengecam keras tindakan represif
dan brutalitas aparat dalam menangani
demonstrasi yang terjadi pada 25 dan
28 Agustus 2025,, yang justru menodai
prinsip demokrasi dan hak
4.
Mendesak Presiden Republik
Indonesia untuk segera mencopot
Kapolri dan karena gagal menjamin rasa
aman dan bertanggung jawab atas
tindakan represif brutal aparat
kepolisian;
5.
Mendesak DPR RI untuk
membatalkan kebijakan terkait kenaikan
tunjangan pejabat negara serta
menghentikan seluruh pembahasan
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (RKUHAP) yang sarat
dengan pasal-pasal bermasalah dan
berpotensi mengancam kedaulatan
rakyat;
6. Mendesak Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia agar
mengedepankan langkah-langkah
dialogis dalam penyelesaian persoalan
bangsa, bukan dengan pendekatan
represif yang justru memperparah
konflik antara negara dan rakyat;
7. Menuntut pemerintah segera
membebaskan seluruh tahanan politik
dan aktivis demokrasi yang ditangkap
maupun ditahan karena menggunakan
hak konstitusionalnya dalam
menyampaikan pendapat di muka
umum dan memperjuangkan
hak-haknya;
8.Menuntut segera dilakukannya
reformasi Polri secara menyeluruh agar
institusi kepolisian kembali pada fungsi
utamanya sebagai pengayom,
pelindung, dan pelayan masyarakat,
bukan sebagai alat represi kekuasaan.
(D.Wahyudi)
