Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
EdukasiUncategorized

Pimpinan Harianesia dan JPKPN Jabar Silaturrahim ke Kediaman Ketua LPM Pabuaran, Bahas Sinergi Pengawasan Pembangunan

×

Pimpinan Harianesia dan JPKPN Jabar Silaturrahim ke Kediaman Ketua LPM Pabuaran, Bahas Sinergi Pengawasan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Bogor-Harianesia.com – Dalam semangat membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif antara media, JPKPN, dan pelaksana pembangunan, Pimpinan Redaksi Harianesia bersama Sekretaris Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) DPD Jawa Barat melakukan kunjungan silaturrahim ke kediaman Ketua LPM Kelurahan Pabuaran, Rabu 10/07/2025.

Kunjungan ini bertujuan menjalin hubungan baik, membangun keterbukaan informasi, serta mendiskusikan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung di lingkungan Kelurahan Pabuaran, khususnya terkait proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2025.

Silaturrahim berlangsung dalam suasana akrab dan terbuka. Haji Dokray sebagai Ketua LPM menyambut baik kehadiran rombongan dan menyatakan bahwa pihaknya senantiasa siap menerima kritik, masukan, dan pengawasan dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan lingkungan “Kami menyambut baik kehadiran media dan JPKPN sebagai mitra dalam pengawasan. Kritik dan saran yang membangun adalah bentuk cinta terhadap kampung sendiri,” ujar Haji Dokray.

Pimpinan Redaksi Harianesia menyampaikan bahwa silaturrahim ini merupakan bagian dari pendekatan pers yang lebih etis dan humanis, serta upaya untuk membangun komunikasi dua arah agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan.Sementara itu, Sekretaris JPKPN DPD Jawa Barat Muhamad Antonius menambahkan pentingnya sinergi antara pelaksana kegiatan dengan unsur masyarakat sipil agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya administratif.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman bersama bahwa sinergi antara LPM, media, JPKPN dan masyarakat sipil perlu terus dibangun melalui dialog terbuka, komunikasi sehat, dan semangat saling mengingatkan dalam koridor aturan serta etika.
“Kami bukan datang untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tutur Muhamad Antonius.

Silaturrahim ini mencerminkan nilai kebersamaan dalam membangun desa/kelurahan. Diharapkan, komunikasi yang terbuka ini akan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang yang saling menguatkan dalam menjalankan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Banner Iklan 1
Baca Juga :  Proyek Betonisasi di Pabuaran Sarat Masalah: Kualitas Buruk, Lurah Dinilai Abai, LPM Tak Tersentuh
Banner Iklan Harianesia 120x600
Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…